MEDAN – Beragam persoalan yang dihadapi masyarakat di sejumlah wilayah Kota Medan kembali mencuat dalam pelaksanaan Reses VI Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026 anggota DPRD Medan Daerah Pemilihan (Dapil) 1.
Mulai dari jalan rusak, drainase yang buruk, ancaman banjir, minimnya penerangan jalan, keamanan lingkungan, persoalan sampah, hingga kesulitan masyarakat mengakses layanan kesehatan dan bantuan sosial berbasis digital, menjadi aspirasi yang disampaikan warga.
Hasil reses tersebut disampaikan anggota DPRD Medan, Dr. Dra. Lily, MBA, MH, dalam rapat paripurna DPRD Medan, Senin (31/8/2026).
Dapil 1 DPRD Medan meliputi Kecamatan Medan Barat, Medan Petisah, Medan Helvetia dan Medan Baru. Selain Lily, anggota DPRD Medan dari dapil tersebut antara lain Renville P. Napitupulu, Robi Barus dan Rajudin Sagala.
Lily mengatakan, berbagai aspirasi yang dihimpun selama reses harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Medan. Menurutnya, Pemko Medan perlu menentukan skala prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Dari reses ini disarankan kepada Pemko Medan melalui Bappeda agar lebih dibangun sinergitas untuk mengakomodir saran dan pendapat maupun rumusan permasalahan dalam pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang diperoleh dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan,” ujar Lily.
Politisi PDI Perjuangan itu menyebutkan, persoalan infrastruktur masih menjadi salah satu keluhan yang paling banyak disampaikan masyarakat.
Warga Jalan Notes Gang Sosial, Kelurahan Sei Putih Barat, Medan Petisah, misalnya, meminta pemerintah memperbaiki akses Jalan Notes Gang Sosial menuju Jalan Sampul yang kondisinya rusak parah dan disebut telah bertahun-tahun belum mendapat perbaikan.
Keluhan serupa datang dari warga Jalan PWS Gang Mawar yang meminta jalan berlubang di kawasan tersebut segera diperbaiki.
Sementara warga Jalan Klambir 5 Gang Bunga, Kelurahan Tanjung Gusta, Medan Helvetia, meminta pemerintah membangun dinding beton di pinggiran sungai. Langkah itu dinilai penting karena tanah di bantaran sungai terus terkikis setiap kali terjadi banjir dan dikhawatirkan menyebabkan longsor.
Masalah drainase dan banjir juga menjadi perhatian serius.
Warga Medan Petisah dan Medan Helvetia meminta dilakukan pelebaran serta pengorekan parit untuk memperlancar pembuangan air hujan. Drainase yang tersumbat dinilai tidak hanya meningkatkan risiko banjir, tetapi juga berpotensi menimbulkan genangan yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.
Persoalan penerangan jalan juga disoroti. Warga Jalan Pasar 1 Ujung, Kelurahan Cinta Damai, Medan Helvetia, meminta pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU).
Permintaan serupa disampaikan warga Jalan Setia Baru karena lampu penerangan jalan di kawasan tersebut dilaporkan dalam kondisi mati.
Selain infrastruktur, persoalan pelayanan publik berbasis digital turut menjadi keluhan masyarakat.
Warga Medan Helvetia dan Medan Barat yang tidak memiliki telepon seluler mengaku kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan karena harus melakukan pendaftaran melalui aplikasi JKN Mobile. Mereka berharap pemerintah tetap menyediakan mekanisme pelayanan secara manual dengan menggunakan fotokopi kartu BPJS Kesehatan maupun KTP.
Kondisi serupa juga dialami masyarakat lanjut usia (lansia) di Kelurahan Babura, Medan Baru, dan Kelurahan Pulo Brayan Kota, Medan Barat.
Warga mempertanyakan mekanisme pendataan bantuan sosial melalui aplikasi perlindungan sosial (Perlinsos), khususnya bagi lansia yang tidak memiliki telepon seluler untuk mengakses Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Di bidang keamanan, warga Jalan Pasar I Gang Saurma, Medan Helvetia, meminta pemerintah meningkatkan patroli malam karena kawasan tersebut dinilai rawan aksi pencurian.
Permintaan patroli juga disampaikan warga Jalan Pantai Timur Pasar II, Kelurahan Cinta Damai, Medan Helvetia.
Persoalan sampah tak luput dari keluhan warga.
Warga Jalan Pantai Timur Pasar II meminta pemerintah memastikan pengangkutan sampah dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pihak kelurahan. Pasalnya, pengambilan sampah disebut kerap tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan.
Keluhan lainnya datang dari warga Jalan Pembangunan Gang Melati, Kelurahan Helvetia Timur, Medan Helvetia. Warga meminta sampah yang dibuang sembarangan di pinggir jalan segera dibersihkan dan ditangani agar tidak mengganggu kebersihan serta kenyamanan lingkungan.
Lily menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui reses harus ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Jangan sampai reses hanya menjadi kegiatan seremonial tanpa ada realisasi terhadap kebutuhan masyarakat.
“Untuk itu, melalui OPD terkait, kami minta agar segera melakukan percepatan pelayanan publik sesuai bidang yang menjadi urusannya, dengan tataran kebermanfaatan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap Pemko Medan dan DPRD Medan terus memperkuat sinergi dalam menyusun program pembangunan, sehingga pokok-pokok pikiran DPRD yang bersumber dari aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan Kota Medan. (VIN)
