PANTAI LABU – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memperkuat upaya percepatan penanganan kemiskinan di Kecamatan Pantai Labu. Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, meminta jajaran kecamatan dan desa memastikan seluruh program pemerintah benar-benar memberi dampak bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Asri Ludin saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kecamatan Pantai Labu bersama Wakil Bupati Deli Serdang Lom Lom Suwondo, SS, Rabu (16/9/2026).
Bupati mengungkapkan, Pantai Labu merupakan wilayah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kabupaten Deli Serdang. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi persoalan secara langsung sekaligus mempercepat program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pantai Labu ini masyarakat dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Deli Serdang. Saya hadir di sini untuk melihat apa yang harus kita kerjakan, baik program dari pusat, provinsi maupun daerah, supaya masyarakat di sini bisa keluar dari kemiskinan,” ujarnya.
Menurut Asri Ludin, penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Pemerintah juga harus membuka akses masyarakat terhadap lapangan kerja dan pendidikan.
Ia menegaskan, pendidikan tingkat SD hingga SMP telah digratiskan sehingga tidak boleh ada pungutan kepada siswa.
Dalam rakor tersebut, Bupati bersama Wakil Bupati, jajaran perangkat daerah dan para kepala desa turut menyerap berbagai aspirasi masyarakat. Persoalan yang dibahas antara lain pelayanan administrasi kependudukan, transportasi sekolah, ambulans desa, penerangan jalan, drainase hingga penanganan masyarakat yang berada di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS).
Sejumlah program pemerintah juga disosialisasikan, di antaranya PAS PULA, PAS JEMPOL, SIAP SEHAT, program pendidikan gratis, dukungan transportasi serta pelayanan kesehatan masyarakat.
Selain itu, Pemkab Deli Serdang menyiapkan penataan kawasan Paluh Sibaji. Rencana tersebut mencakup penyediaan hunian bagi 30 nelayan serta normalisasi sungai sebagai bagian dari upaya penataan kawasan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Asri Ludin juga meminta pemerintah desa ikut bertanggung jawab menjaga berbagai fasilitas yang telah dibangun pemerintah serta memastikan pelayanan publik berjalan sesuai ketentuan.
“Bekerjalah di atas aturan. Kalau tidak beres, saya tidak akan segan mengambil tindakan tegas,” tegasnya.
Ia berharap rakor kecamatan tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi menjadi forum evaluasi dan tindak lanjut sehingga berbagai persoalan masyarakat dapat segera ditangani secara konkret. (VIN)
