MEDAN : Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Medan diwarnai aksi turun ke jalan yang berujung pada kritik keras terhadap penguasa. Ratusan massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Medan menggeruduk Gedung DPRD Kota Medan, Rabu (28/10/2026), membawa rapor merah untuk mengevaluasi total dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka, sekaligus menyoroti tajam kinerja Pemerintah Kota Medan.
Aksi unjuk rasa ini memanas. Massa meluapkan kemarahan dengan membakar ban di tengah jalan dan menggoyang pagar utama gedung dewan. Kekecewaan mahasiswa semakin memuncak lantaran tak ada satu pun anggota DPRD Kota Medan yang berani keluar untuk menemui dan berdialog dengan rakyatnya sendiri.
Bagi HMI, Sumpah Pemuda tidak boleh dikerdilkan menjadi sekadar rutinitas seremoni tahunan atau ajang pamer simbol kebangsaan.
“Pada 28 Oktober 2026, kita kembali memperingati Hari Sumpah Pemuda. Momentum historis ini seharusnya tidak berhenti pada pengulangan ikrar persatuan. Sumpah Pemuda mengandung semangat perjuangan, keberanian moral, dan tanggung jawab generasi muda untuk mengoreksi jalannya kekuasaan!” tegas orator aksi dengan lantang dari atas mobil komando.
Dalam pandangan HMI, dua tahun berjalannya pemerintahan Prabowo-Gibran wajib ditelanjangi dan dievaluasi secara objektif. Tolok ukurnya jelas: realisasi kebijakan di lapangan, transparansi penggunaan anggaran, kualitas pelayanan publik yang masih karut-marut, hingga sejauh mana pembangunan benar-benar berdampak bagi kesejahteraan rakyat, bukan segelintir elite. HMI menegaskan, evaluasi tajam ini adalah bentuk mutlak dari kontrol sosial dan tanggung jawab konstitusional warga negara.
Sebagai wujud gugatan terhadap pemerintah, HMI Medan merangkum tuntutannya dalam desakan perombakan sistemik di berbagai sektor. Secara tegas, HMI menuntut pemerintah segera membenahi karut-marut ekonomi dengan menstabilkan rupiah, menjamin harga kebutuhan pokok, dan menetapkan upah layak bagi pekerja.
Mereka juga mendesak tindakan hukum tanpa kompromi terhadap korporasi perusak lingkungan, pemberantasan KKN dan jaringan narkoba, hingga pengusutan tuntas mafia yang menggerogoti dana pendidikan KIP dan program populis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Merah Putih. Lebih jauh, negara dituntut hadir dalam menjamin kebebasan sipil, mengusut pelanggaran HAM, serta serius menanggulangi bencana sekaligus memulihkan hak-hak dasar para korbannya.
Kendati diwarnai aksi protes keras dan diabaikan oleh para wakil rakyat, unjuk rasa Sumpah Pemuda ini berakhir dengan tertib di bawah pengawalan aparat kepolisian. (Dwi)
