MEDAN – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas mengaku, masih akan mengecek kebenaran adanya pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan tahun 2026 sebesar Rp10,4 miliar untuk rehabilitasi atau pembangunan gedung Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Medan.
Jawaban ini disampaikan Rico ketika ditanya usai melantik 69 pejabat manajerial di Ruang Rapat III, Lantai IV, Balai Kota Medan, Jalan Maulana Lubis, No.1, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Kamis (18/6/2026), sekira pukul 15.30 WIB.
“Nanti kami cek, namun seluruh penganggaran itu semuanya dirancang dari awal dan dirancang bersama-sama secara terbuka. Bersama pemerintah kota, DPRD. Dari awal memang sudah terbuka. Nanti kita cek, nanti detil-detilnya kita sampaikan,” jawab Rico.
Disinggung apakah anggaran Rp10 miliar itu merupakan permintaan dari Polrestabes Medan atau murni dari Pemko Medan, Rico kembali mengaku masih akan mengeceknya terlebih dahulu.
“Ya, nanti kami akan cek data-data tersebut. Nanti akan kami sampaikan, bahwasannya seluruh penganggaran APBD ini melewati perancangan, dan pasti ada prosedur-prosedur yang dilewati. Kalau nggak, nggak mungkin bisa mejadi Rancangan APBD,” jawabnya.
Kembali ditanya, sangat disayangkan anggaran sebesar itu diperuntukkan membangun gedung Satreskrim Polrestabes Medan, padahal uang Rp10 miliar bisa untuk memperbaiki fasilitas umum, kesehatan dan lainnya, Rico Waas mengemukakan, fasilitas umum, kesehatan dan lainnya, Pemko Medan telah banyak melakukan pembangunan.
“Pasti, pasti. Untuk fasilitas umum, fasilitas kesehatan, kita sudah banyak sekali membangun tahun ini. Bahkan lebih dari 30 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) kita rehabilitasi. Jalan sebanyak 195 kilometer akan dibangun tahun ini. Jadi, kita akan coba balancing di mana pos-pos anggaran tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat di Kota Medan,” jelasnya.
Apakah pengalokasian anggaran Rp10 miliar lebih untuk rehabilitasi atau pembangunan gedung Satreskrim Polrestabes Medan tersebut tidak kontra produktif dengan anggaran Polri sesuai Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA), terlebih lagi Polri juga telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp66,1 triliun di tahun 2027, Rico menyebutkan, yang terpenting adalah seluruh anggaran bisa bermanfaat bagi masyarakat.
“Yang terpenting adalah seluruh penganggaran ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Adapun seluruh yang dibangun, itu semuanya harus bermanfaat. Kami minta ini bisa bermanfaat, dan masyarakat bisa mempergunakannya. Semuanya yang terbangun, jalan, drainase, bangunan, listrik, lampu, fasilitas, untuk kesehatan, semuanya harus dibangun,” tuturnya. (TIM)
